Kendalanya Bebas Lahan

Pembangunan Jalingbar
JAMBI- Pembangunan Jalan Lingkar Barat, Simpang Rimbo yang rencananya akan dibuat menjadi 4 lajur terkendala belum kelarnya pembebasan lahan di beberapa titik.
Alim, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) PPK 04 dalam Kota Jambi saat dikonfirmasi harian ini, kemarin membeberkan hal tersebut. Menurutnya Paket pekerjaan jalan ini dilaksanakan 4 segmen. Segmen 1, sepanjang 3, 1 km, yakni Jalan lingkar barat mulai dari simpang Simpang Rimbo sampai STA 3.
“Kendala masalah lahan di Simpang Rimbo. Ada kemungkinan kepasitasnya tak bisa ditingkatkan. Kalau dilihat di lapangan ada yang belum dikerjakan karena yang punya tanah merasa belum ada pembebasan lahan oleh pemda di tahun 2005,” katanya.
Sementara untuk segmen 2, sepanjang 9, 164 km mulai dari lingkar barat-simpang pal XI dan lingkar selatan. Selanjutnya, segmen 3, sepanjang 0,5 km, yakni di simpang pal merah. Terakhir, segmen 4 sepanjang 0.325 km, di simpang belakang bandara.
Menurutnya, secara keseluruhan dari 4 segmen pekerjaan itu, sudah terealisasi 84 persen. Diterangkannya, pekerjaan akan terkendala di segmen 1, karena tanah di lokasi itu menurut pemiliknya belum dibebaskan. Sehingga, pihaknya tak bisa melakukan pekerjaan.
Akan tetapi, katanya, kendala itu hanya untuk di kawasan Simpang Rimbo yang masuk dalam segmen 1 saja. “Kemungkinan segmen ini tidak bisa 100  persen. Namun ini sedang diupayakan Pemda kalau memang bisa dibebaskan nanti dibebaskan maka kita upayakan dilaksanakan cepat. Kalau tak bisa dibebaskan maka kita akan tinggal bagian yang tak bebas itu tadi mungkin akan dimasukkan tahun berikutnya di anggaran lain,” jelasnya.
Mengenai berapa panjang dari lahan yang belum dibebaskan sehingga tak bisa dikerjakan itu, Alim menyebut, panjangnya ada sepanjang 450 meter. Akan tetapi, sambungnya, panjang 450 meter itu bukan hanya di satu titik saja. “Itu dibanyak titik tersebar di sepanjang Simpang Rimbo. Itu masuk di segmen 1. Tak dikerjakan karena ada persoalan lahan belum bebas tadi,” sebutnya.
Hal ini jelas akan mengganggu rencana pembuatan jalan dengan 4 lajur di kawasan itu. “Jelas terkendala. Nanti akan ada yang 4 lajur dan akan ada kawasan yang hanya 2 lajur. Ada bagian yang tak bebas maka akan ada yang menyempit nantinya,” katanya.
Ditegaskannya juga, di kawasan itu nantinya juga tak akan dibuatkan drainase. Pasalnya, drainase tak bisa dikerjakan dengan adanya lahan yang tak bisa dikerjakan tersebut. “Karena kalau dikerjakan bisa sepotong-sepotong. Jadi dia seperti kolam nantinya. Jadi dihilangkan sementara programnya. Nanti, kalau sudah bebas baru diprogramkan lagi mungkin di paket APBN untuk tahun yang akan datang,” jelasnya.
Ditanya, siapa yang melakukan pembebasan lahan? Alim membeberkan, pelaksana tekhnis di lapangan adalah pihak dari Pemerintah Kota Jambi. Pasalnya, pembangunan dilakukan di wilayah Kota Jambi. “Pembebasan lahan itu dananya dari APBD Provinsi melalui PU Provinsi Jambi. Namun timnya dari Pemkot karena wilayah Kota. Makanya masyarakat kita himbau, kalau pembebasan sudah dilakukan maka kami tuntaskan, namun ini terkendala,” pungkasnya.

Kereta Api dan Highway Lanjut

* Bukan Dana Aceh tetapi Masuk Program MP3EI

BANDA ACEH - Proyek pembangunan rel kereta api dan jalan bebas hambatan (high gride highway) kembali akan dilanjutkan pada 2013 setelah sebelumnya sempat berhenti atas permintaan Pemerintah Aceh.

Kepastian pembangunan jalur kereta api ini diungkapkan Kepala Bappeda Aceh, Abubakar Karim, saat Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Aceh, Sabtu (23/12) sore. Ketika dikonfirmasi ulang Minggu (24/12), Abubakar juga memastikan bahwa proyek highway juga tetap lanjut namun bukan dari sumber dana APBA melainkan masuk bagian program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Soal sikap Pemerintah Aceh yang awalnya tidak setuju terhadap kedua proyek tersebut, Abubakar menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh sebenarnya bukan tidak setuju, tetapi tidak mau jika pekerjaan yang dilakukan tidak tuntas dan sepenggal-sepenggal.

“Soal relway (jalur kereta api), mohon diklarifikasi. Bukan dihentikan. Begini, barangkali bukan hanya Pak Gubernur saja, kita juga seperti itu. Sudah sekian lama dibangun rel kereta api ini kan nggak operasional. Setahun dibangun dua kilometer, bangun tiga kilometer, jadi seolah-olah ini proyek nggak jelas,” ujarnya.

“Nah maksud Pak Gubernur, kalau masih seperti itu nggak usahlah. Kalau ada uangnya bangun saja untuk pelabuhan laut. Tetapi kan nggak mungkin itu. Jadi bukan nggak setuju. Jangan dua kilometer per tahun, tiga kilometer per tahun. Itu yang nggak setuju kita. Silakan bangun tetapi selesai, tuntas,” tambah Abubakar.

Karena itu, kata Abubakar Karim, proyek pembangunan jalur kereta api yang sekarang sedang berjalan sudah dihentikan. Kelanjutan pembangunan akan dilakukan pada 2013 nanti, tetapi akan menjadi bagian dari program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

“Jadi dia akan menjadi Relway Trans Sumatera. Apakah jalurnya yang itu (lokasi lama), itu urusan pusat, karena dananya dari pusat,” kata Abubakar. Ketika ditanya besaran dana proyek tersebut, Ababakar menambahkan “Saya tidak tahu besar anggarannya karena itu dana pusat,”.

Terkait jalan bebas hambatan (high grade highway), itu juga bagian dari dua proyek infrastruktur program MP3EI, selain pelabuhan. “Pekerjaan high grade highway juga akan dimulai tahun 2013, tetapi masih tahap studi dan pembebasan lahan,” kata Abubakar Karim.

Highway, jelas Kepala Bappeda Aceh ini, mirip seperti jalan tol, tetapi tidak bisa disebut jalan tol. Menurut dia, nantinya akan ada beberapa daerah di Aceh yang menjadi lintasan highway akan dibangun jalan tol. “Rutenya saya tidak ingat. Ada di PU (Dinas Pekerjaan Umum),” tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan jalan bebas hambatan (highway) dari Banda Aceh ke Aceh Tamiang hingga batas Sumatera Utara sepanjang 550 kilometer, tahun ini hampir pasti dibatalkan, meskipun dananya sudah diplot di APBA 2012 untuk tahap I sebesar Rp 300 miliar.

Dana sebanyak itu, menurut Ketua DPRA, Drs H Hasbi Abdullah, kemungkinan akan dialihkan untuk melanjutkan pelaksanaan program jalan tembus lintas tengah dan program-program mendesak lainnya, karena Pemerintah Aceh di bawah pemerintahan Zaini Abullah dan Muzakir Manaf lebih terfokus pada rencana pelebaran dan penuntasan ruas jalan tembus lintas tengah.

Program kereta api Aceh juga bernasib serupa. Gubernur meminta dana yang selama ini dianggarkan pusat untuk program tersebut dialihkan untuk pembangunan pelabuhan laut karena dianggap lebih berdaya guna ketimbang kereta api. “Jalur kereta api yang dibangun sekarang ini sama sekali mubazir saja, karena tidak bisa digunakan. Untuk saat ini Aceh membutuhkan pelabuhan,” kata Gubernur Zaini saat bertemu Wakil Menteri Perhubungan, Dr Ir Bambang Susantono, 6 September 2012 lalu.